Awal Terbentuknya Gemeente Magelang 1906

Standard

                  Pada awal abad ke 20 terjadi perubahan dalam sistem politik kolonial Belanda di Indonesia sehingga di rasa perlu adanya perubahan sistem pemerintahan. Sistem lama yaitu pemerintahan yang terpusat sudah tidak bisa di pertahankan lagi. Perubahan ini di sebabkan oleh sistem dan keadaan aparat pemerintah Hindia Belanda sendiri dan juga di karenakan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di kota-kota. Sistem pemerintahan yang terpusat di rasakan sudah tidak memadai,  terutama untuk daerah perkotaan yang semakin berkembang menjadi besar dalam waktu relatif singkat.

            Pada tahun 1903 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-undang Desentralisasi [Decentralisatiewet] dengan tujuan memberikan hak otonom dan membentuk daerah pada setiap Karesidenan [Gewest] dan kota-kota besar [Gemeente]. Maksud utama dari undang-undang ini adalah memberikan pemerintahan sendiri pada wilayah Karesidenan dan Kabupaten [Afdeling]. Daerah-daerah ini akan di perintah oleh Dewan Wilayah yang di ketuai oleh Residen dan Dewan Kota [Gemeenteraad] yang di ketuai oleh Asisiten Residen, yang selanjutnya di jabat oleh seorang walikota/Burgemeester.

            Pada tahun 1905 dikeluarkanlah Decentralisatie Besluit dengan Staatsblad No. 137 tahun 1905 yang bertujuan membentuk kota-kota otonom di Indonesia. Pembentukan kota otonom tersebut di mulai dengan Batavia pada tanggal 1 April 1905, Bandung tahun 1906, Surabaya tahun 1906 dan Semarang tahun 1907.

https://i0.wp.com/www.ngw.nl/heraldrywiki/images/2/20/Magelang.hag.jpg

Lambang Gemeente Magelang tahun 1906 [sumber : Koffie Hag]

            Dewan Kota ini pada mulanya di bentuk di kota-kota besar yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, namun kemudian di susul dengan kota-kota yang lebih kecil. Magelang sendiri di tetapkan menjadi kota otonom pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan Staatsblad nomor 125 tahun 1906.

            Adapun yang di tunjuk sebagai kota otonom adalah kota besar yang mempunyai banyak penduduk Eropa dan di sekitar kota tersebut banyak Onderneming perkebunan tebu, kopi dan sebagainya. Selain otonomi yang di berikan masih terbatas untuk menangani pertumbuhan kota dan pemeliharaan fasilitas umum. Untuk kota Magelang wewenang yang di berikan adalah sebagai berikut : perbaikan dan perawatan jalan umum, jalan, lapangan dan taman, jembatan, selokan, pelapisan pinggiran jalan, parit, pematang, trotoar, sumur dan proyek lain; got-got, saluaran air dan saluran pembuangan umum, air minum dan air untuk mencuci, air untuk mandi dan los-los pasar. Merawat dan memperbaiki saluran pembuangan kota, jembatan di atas Sungai Progo dan Elo. Kebersihan dan pembuangan sampah, pemadam kebakaran dan pembukaan area pemakaman.

            Karena luasnya wewenang yang di berikan kepada Dewan Kota [Gemeenteraad] tersebut maka pranata-pranata kota modern di terapkan di kota Magelang. Dengan rencana pengembangan kota yang teratur dan pranata politik pembentukan Dewan Kota, kota sebagai suatu pemukiman yang memiliki jalinan sosial ekonomi kompleksa mulai di kelola secara professional sehingga dengan demikian dapat di katakana sejak tahun 1906 kota Magelang mengalami perkembangan yang sangat pesat.

About komunitaskotatoeamagelang

Komunitas ini merupakan kumpulan sekelompok masyarakat yang peduli keberadaan peninggalan sejarah yang ada di wilayah Magelang dan Sekitarnya. Nilai sejarah dan arsitektur yang menyimpan nilai luhur merupakan sesuatu yang bukan hanya dikenal namun tetap perlu dilestarikan... Semangat inilah yang akan terus dipunyai oleh komunitas ini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s